Kontraktor Rumah Molor Bikin Saya Rugi, Bisakah Dipidanakan?

Memiliki rumah pribadi menjadi idaman banyak orang. Tapi, bagaimana bila proses pembangunan molor? Apakah hal itu masuk delik pidana atau kasus perdata?
Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya mau tanya.

Saya berkontrak dengan CV P****as untuk jasa pembangunan rumah pribadi mulai dari 0. Saya sudah bayar lunas DP sebesar 56 persen.

Tidak sampai 3 minggu setelah saya bayar lunas uang DP, pada proses pembangunan CV P****as sangat terlambat dalam mendatangkan material dan sering terlambat bayar gaji tukang sehingga pekerjaan sering libur panjang.

Sehingga dalam proses pekerjaan pondasi, saya harus mengeluarkan uang pribadi sekitar 7% untuk pembelian material. Jadi total uang yang sudah saya keluarkan sekitar 63%.

Sudah berulang kali saya mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tapi menemui titik temu dikarenakan pihak CV P****as selalu minta uang lagi dengan alasan untuk percepatan.

Akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak Polres. Setelah itu saya sampaikan ke pihak CV P*as kalau saya sudah berkonsultasi dengan Polres, eh malahan si Pihak CV P*as menyatakan LEPAS (bukti Chat WA).

Pekerjaan yang diselesaikan CV P****as sekitar 22% – uang pribadi saya sekitar 7% = 15% (yang dikerjakan). Jadi kerugian yang saya alami sekitar 48%..

Seiring berjalannya waktu, saya bisa bertemu dengan 5 orang konsumen dari CV P****as yang merasa dirugikan juga, 3 konsumen yang lainnya tidak bisa ikut bergabung dikarenakan kerja luar kota. Jadi total konsumen yang dirugikan 9 orang, yang bisa ikut gabung hanya 6 orang.

Dari 6 orang konsumen yang dirugikan pihak CV P****as tersebut, hampir mengalami cerita yang sama :

1. Dua orang diberi RAB tapi tidak sesuai nilai kontrak. Berulang kali konsumen minta Revisi RAB ke pihak CV P****as tapi tidak direspons, sehingga konsumen tidak bisa menghitung mendekati akurat terkait kekurangan pekerjaan.

2. Tiga orang tidak diberikan RAB sama sekali. Dan sudah berulang kali meminta RAB tapi tidak diberikan. Begitu konsumen komplain ke pihak CV P****as, pihak CV dengan mudahnya mengatakan kepada 2 orang konsumen bahwa harga jasa borong bangun rumah terlalu murah (padahal yang membuat harga dari pihak CV).

3. Ada salah satu konsumen proses pembangunan jauh dari kata selesai & belum serah terima, temboknya sudah ada beberapa yang roboh (info dari konsumen tersebut). Waktu diklarifikasi ke pihak CV, pihak CV pun tidak merespons & yang ada hanya jawaban harga bangun rumahnya terlalu murah.

4. Kami 6 orang konsumen sempat berkomunikasi, bahwa perkiraan kerugian yang kami alami secara perorangan di nominal yang sama.

5. 1 konsumen rumah mangkrak sudah hampir 2 tahun, 2 Konsumen rumah mangkrak sekitar 1,5 tahun, 1 konsumen rumah mangkrak sekitar 7 bulan, 1 konsumen mangkrak dan dilanjut secara pribadi sehingga mengalami kerugian yang belum diganti oleh pihak CV, 1 konsumen rumah mangkrak dikarenakan pihak CV menyatakan lepas padahal pihak CV masih punya tanggungan untuk menyelesaikan pekerjaan sekitar 48%.

Trus pihak CV P****as tersebut juga secara masif beriklan di media Facebook. Yang menurut saya iklannya di Facebook kok ada unsur-unsur ke arah yang tidak beres (dengan bukti chat WhatsApp)

Yang mau saya tanyakan:

1. Apakah kejadian tersebut bisa saya laporkan ke kepolisian?

2. Terkait iklan CV P****as di medsos Facebook, agar tidak ada konsumen yang dirugikan lagi, apa yang harus saya lakukan?

3. Mengenai yang dilakukan oleh pihak CV P****as tersebut, masuk ke dalam hukum apa ya?

Salam hormat,
HS

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik’s Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Hadiansyah Saputra, S.H. Berikut penjelasan lengkapnya:

PENDAPAT HUKUM:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan. Kami ikut merasa prihatin atas permasalahan yang Saudara alami, semoga Saudara segera menemukan jalan keluar dan penyelesaian yang baik atas permasalahan tersebut.

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara di atas, perkenankanlah kami untuk memberikan pendapat hukum, sebagai berikut:

1. Mengenai apakah kejadian tersebut bisa Saudara laporkan ke pihak kepolisian?

Pendapat kami:

Bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, mengalami dan/atau menjadi korban tindak pidana mempunyai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian RI baik secara tertulis maupun lisan.

Yang dimaksud dengan ‘Laporan’ adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)).

Berdasarkan pengertian tersebut setidaknya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Yang dapat dilaporkan adalah ‘Peristiwa Pidana’
2. Peristiwa Pidana yang dapat dilaporkan adalah peristiwa yang ‘Telah atau Sedang atau Diduga akan terjadi’.

Yang dimaksud peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik atau yang dikenal dalam istilah hukum pidana sebagai ‘Het Strafbaar Feit’ menurut Moeljatno di dalam bukunya ‘Azaz-azaz Hukum Pidana’, cetakan III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.8 yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Namun untuk mengkaji apakah peristiwa yang Saudara laporkan benar merupakan peristiwa pidana atau bukan maka biasanya telebih dahulu akan dilakukan suatu proses yang disebut dengan ‘Penyelidikan’ oleh pihak Kepolisian RI.

‘Penyelidikan’ adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa yang Saudara laporkan ternyata benar adalah Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana, maka proses pemeriksaan tersebut naik ke tahap berikutnya yakni Penyidikan, namun sebaliknya jika ternyata berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa yang Saudara laporkan ternyata bukan merupakan Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana, maka proses penyelidikan selesai dan laporan Saudara tidak akan diproses lebih lanjut.

2. Mengenai iklan CV P****as di Medsos Facebook, agar tidak ada konsumen yang dirugikan lagi, apa yang harus Saudara lakukan?

Pendapat kami:

Bahwa Saudara dapat menyampaikannya sebagai bukti kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian RI yang melakukan penyelidikan atas Laporan yang Saudara sampaikan, untuk kemudian pihak Kepolisian RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pula kami menyarankan agar Saudara menyerahkan semuanya proses dan tindakannya kepada penegak hukum serta tidak mengambil langkah sendiri yang pada akhirnya dapat membuat Saudara terjerat dalam masalah yang baru.

3. Mengenai yang dilakukan oleh pihak CV P****as tersebut, masuk ke dalam hukum apa?

Pendapat kami:

Bahwa jika mengacu pada deskripsi yang Saudara sampaikan, peristiwa tersebut dapat kita coba kaji dengan 2 (pendekatan) yakni pendekatan Perdata maupun pendekatan Pidana.

a. Pendekatan Perdata:

Jika ada kontrak/perjanjian mengenai jasa pemborongan/pembangunan rumah pribadi Saudara antara Saudara dan pihak Pemborong yang mengerjakan pembangunan rumah Saudara yang mana didalamnya tercantum klausul-klausul mengenai syarat dan ketentuan pembangunan sebagai contoh rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum dan batasan waktu pelaksanaan, cara pembayaran dan ketentuan-ketentual lainnya, namun dalam pelaksanaannya pihak Pemborong tersebut tidak memenuhi atau melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam kontrak atau bahkan melakukan pelanggaran kontrak maka hal ini secara perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan ‘Cidera Janji atau Wanpretasi’.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penjelasan Pasal 47 ayat 1 huruf g, yang dimaksud dengan ‘wanprestasi’ adalah:

“Suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:
1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; dan/atau
3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.”

Untuk meminta pertanggungjawaban pihak Pemborong atas perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, Saudara dapat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Pengadilan Negeri tempat di mana pihak Pemborong tersebut berkedudukan menurut cara dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pendekatan Pidana:

Jika sebelum kontrak/perjanjian dibuat pihak Pemborong ‘merayu/mengiming-imingi’ Saudara dengan janji-janji manis, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga karena hal tersebut Saudara menjadi tertarik untuk menggunakan jasa Pemborong tersebut dan kemudian mengadakan perjanjian/kontrak dan menyerahkan uang Saudara, namun di kemudian hari ternyata apa yang dijanjikan oleh Pemborong tersebut tidak terlaksana, maka perbuatan Pemborong tersebut menurut hukum Pidana dapat dikategorikan setidak-tidaknya sebagai suatu ‘Tindak Pidana Penipuan’.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (‘KUHP’) yang bunyinya:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Demikian jawaban dan pendapat kami, semoga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang Saudara alami.

Terima kasih.

Hadiansyah Saputra, S.H.
HADIANSYAH SAPUTRA & REKAN

Tentang detik’s Advocate

detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: [email protected] dan di-cc ke-email: [email protected]

Kami harap pembaca mengajukan pertanyaan dengan detail, runutan kronologi apa yang dialami. Semakin baik bila dilampirkan sejumlah alat bukti untuk mendukung permasalahan Anda.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*