Jokowi Mau Bagi IUP Tambang Gratis ke NU Cs, Ternyata Ini Alasannya

Aktivitas pertambangan batubara milik Bayan Resources di Tabang/Pakar, Kalimantan, Jumat (17/11/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) blak-blakan alasan pemerintah ingin memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan di Indonesia.

Tenaga Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Rizal Calvary menyebutkan sudah seharusnya negara memberikan sebagian kekayaan alam Indonesia kepada Ormas keagamaan di dalam negeri.

Alasannya, Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Ormas keagamaan lainnya sudah berjasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Padahal pada saat kemerdekaan bangsa ini yang memperbutkan, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari NU dan Muhammadiyah dan organisasi-organisasi masyarakat ini yang ada,” jelals Rizal kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (28/5/2024).

Sejatinya, kata Rizal, pemberian IUP tambang ke Ormas Keagamaan sebagai upaya menjalankan amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Nah, kata ‘rakyat’ yang dimaksud itu, kata Rizal, bukan hanya pengusaha besar, namun Ormas keagamaan juga termasuk. “Mereka (pengusaha) kaya dari mana? Itu dari Bumi air dan kekayaan ini, di dalamnya ini. Tapi berapa banyak dari mereka ini kekayaan mereka ini bisa kita distribusikan juga kepada teman-teman kita dari NU, dari Muhammadiyah, Persatuan Gereja, dari Walubi dan lain-lain,” tambahnya.

Maka, menurut Rizal, sudah seharusnya ada timbal balik yang didapatkan para Ormas keagamaan di Indonesia dengan tidak melupakan ‘jasa’ yang telah dilakukan dalam membantu memerdekakan Indonesia.

“Begitu kita merdeka, masa kita lupakan mereka? Terus kemudian sebagian besar Bumi air dan kekayaan alam ini diangkut ke luar negeri dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yang mungkin sekarang mereka sedang santai-santai di Singapura, sedang santai-santai di Shanghai, sedang santai-santai di New York ketawa-ketawa melihat kekayaan alam kita diangkut,” tandasnya.

Seperti diketahui, rencana pemerintah akan membagikan IUP kepada ormas mulanya disebutkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyebut, IUP yang rencananya akan diberikan pada Ormas tersebut merupakan IUP yang sudah diperintahkan untuk dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, ada sebanyak 2.078 IUP yang diusulkan untuk dicabut.

Dia mengatakan, IUP yang diberikan untuk berbagai kalangan kelompok masyarakat ini merupakan pemerataan pembagian kepemilikan tambang dengan masyarakat lokal di daerah tersebut.

Ormas yang akan diberikan IUP yakni NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Menurut Bahlil, para tokoh keagamaan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terlebih, mereka mempunyai peran yang cukup penting dalam masa-masa perjuangan Indonesia melawan penjajah.

“Di saat Indonesia ini belum merdeka emang siapa yang memerdekakan bangsa ini, di saat agresi militer di tahun 1948 yang membuat fatwa jihad emang siapa? Emang konglomerat? perusahaan? yang buat tokoh agama,” ungkap Bahlil saat ditemui usai Konferensi Pers di kantornya, Senin (29/4/2024).

Tak berhenti di situ, di saat Indonesia mengalami masa sulit karena musibah, menurut Bahlil, para tokoh keagamaan juga selalu sigap dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dari mana hati kita ini? yang penting kita lakukan dengan baik supaya mereka bisa mengelola dan yang mengelola umat, gak boleh ada conflict of interest, dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik,” kata Bahlil.

Selain itu, ia juga tidak sependapat apabila ormas keagamaan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk diberikan mandat mengurus sektor tambang. Pasalnya para perusahaan yang memiliki IUP juga tidak sepenuhnya dikelola sendiri.

“Dia (perusahaan) juga butuh kontraktor, jadi kita bijaksana gitu. Kalau bukan kita yang memperhatikan, organisasi gereja, keagamaan kayak Muhammadiyah, NU, Hindu, Budha siapa yang memperhatikan? Kita kok gak senang kalau negara hadir membantu mereka, tapi ada yang senang kalau investor kita kasih terus,” ujarnya.

kera4d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*